Terima Kunjungan Anggota DPD RI , Wabup Presentasikan Keuangan Lobar

Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Mahrip, SE. MM didampingi sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemkab Lobar (27/01) lalu menerima kunjungan kerja Anggota Tim III Komite IV Dewan Perwakilan Daerah RI di Giri Menang Gerung. Rombongan yang berjumlah 5 orang ini dipimpin langsung ketua timnya H. Abdul Gafar Usman, MM. Dalam kunjungannya itu, komite yang membidangi masalah APBD, perimbangan keuangan pusat dan daerah, perpajakan dan lembaga-lembaga keuangan ini secara khusus membahas masalah regulasi dan kebijakan perpajakan di Lobar, termasuk kualitas pelayanan maupun optimalisasi pembayarannya.
Dalam kata-kata penerimaannya, Mahrip menilai kunjungan DPD RI ini bermakna sangat strategis sekaligus bukti komitmen DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah serta menyerap informasi dan aspirasi di daerah secara langsung, khususnya di Lobar. Kesempatan itu juga dimanfaatkan olehnya untuk mempresentasikan secara langsung kondisi sektor keuangan di Lobar.
Dijelaskannya, dana pendapatan Lobar selama 5 tahun ke belakang sebagian besarnya masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU). Ini membuktikan, ketergantungan Lobar dari DAU masih sangat tinggi. Pada tahun 2009 yang lalu, dari total Rp. 519,6 milyar pendapatan Lobar, sebesar Rp. 324,1 milyar berasal dari DAU. Sedangkan pada tahun ini, dari perkiraan pendapatan Rp. 610,9 milyar, sebesar Rp. 409,9 milyarnya merupakan DAU.
Mahrip menilai DAU yang diterima ini belum seimbang dengan tanggungan Lobar terhadap jumlah pegawainya yang mencapai 8.912 orang. Pada tahun 2009, dari total DAU yang diterima, sebesar Rp. 301,1 milyar digunakan untuk biaya belanja pegawai sementara tahun ini belanja pegawai mencapai Rp. 399,4 milyar. Oleh karenanya ia mengharapkan agar pemerintah pusat dalam perhitungan DAU mempertimbangkan jumlah PNS di daerah yang bersangkutan, jumlah pulau kecil serta tingkat ketertinggalan daerah.
Sementara itu terkait dengan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lobar tahun ini yang mencapai Rp. 88,5 milyar melonjak drastis dari target tahun sebelumnya yang hanya Rp. 39,43 milyar, diharapkannya tidak dijadikan dasar oleh pemerintah pusat terhadap perhitungan DAU Lobar tahun 2012, karena hanya bersifat insidentil. Daerah-daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah sebaiknya tidak lagi dibebani dengan dana pendamping. Ia juga mengeluhkan soal keterlambatan penyampaian informasi alokasi dana perimbangan pusat ke daerah beserta juklak dan juknisnya, sehingga sangat berpengaruh terhadap penyusunan RAPBD tahun berikutnya.
Sementara itu menyangkut persoalan pajak dan retribusi di Lobar, dijelaskan Mahrip Lobar masih menggunakan Perpu lama dan UU ini dirasa masih memberatkan Pemkab Lobar khususnya pajak di sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan, karena masih diatur dan dikuasai pemerintah pusat. Ia sangat berharap sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten akan tetapi dikelola oleh pemerintah pusat atau provinsi agar pengelolaannya segera di serahkan kepada pemerintah kabupaten.
Berdasarkan data yang ada, 51,8 % dari total PAD Lobar tahun 2009 berasal dari hasil penggalian pajak sementara dari retribusi sebesar 19,1 %. Oleh karenanya Mahrip berharap agar dalam pengimplementasian peraturan perpajakan yang baru yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat segera dibuatkan peraturan perundang-undangan pendukungnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). Tindak lanjut dari pelaksanaan UU ini yakni dengan rencana diserahkannya 100 % Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2011 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2014 ke daerah, diharapkan tidak mengurangi penerimaan dari sektor PBB migas pusat.
Menanggapi kondisi ini rombongan DPD RI tetap mengharapkan agar upaya yang dilakukan Pemkab Lobar dapat semakin dioptimalkan dari waktu ke waktu, termasuk optimalisasi penggalian potensi pajak dari orang pribadi dan badan atau korporasi. Hal ini mengingat pentingnya fungsi pajak untuk mengatur perekonomian masyarakat. Kebijakan perpajakan juga diharapkan dapat secara efektif menstimulir perekonomian Lobar.
Rombongan DPD RI ini juga berjanji, hasil Kunker ini akan dijadikan bahan pembahasan dalam rangka pengawasan, perbaikan kebijakan maupun implementasi kebijakan perpajakan, sekaligus sebagai masukan dan bahan pembahasan dalam penyusunan pertimbangan RUU RAPBN TA 2011. (Dewa Adnyana, Humas Lobar).
Read More......

PKL di Senggigi Akan Direlokasi ke Lahan Kosong

Kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Senggigi kian semrawut. Kesemrawutan ini berdampak pada pengembangan pariwisata. Dampaknya tidak saja berimbas pada kotornya destinasi wisata, tetapi juga dari sisi keindahan. Dalam hal ini PKL seringkali menjadi momok kekumuhan.
Hal itu dikatakan Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony saat memimpin rapat masalah penertiban PKL di ruang rapat utama Kantor Bupati, Senin (25/1). “Saya minta masalah PKL ini supaya ditertibkan,” ujarnya.
Menurut Zaini, bentuk penertiban PKL yaitu dengan merelokasinya pada satu tempat. Begitu pula dengan PKL yang ada di sekitar Batulayar dan Batu Bolong harus dibongkar. “Termasuk jangan lagi menggunakan pasilitas atap dari plastik atau terpal. Ini yang memberi kesan semrawut dan kumuh,” tegasnya.
Menurut rencana, para PKL ini akan direlokasi pada lahan tanpa bangunan atau lahan kosong. Zaini menilai, lahan-lahan tanpa bangunan tersebut juga memberi kesan kurang indah. Dengan demikian, pemilik lahan supaya segera melakukan aktivitas membangun fasilitas pariwisata seperti hotel dan restoran. Hal ini, kata Bupati, sudah diwanti-wanti Menteri Pariwisata dan Kebudayaan, untuk melakukan inventarisasi terhadap sejumlah lahan kosong. Lahan-lahan tanpa bangunan tersebut supaya segera dibangun fasilitas pariwisata.
Terhadap relokasi PKL ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lobar sudah memiliki site plan. Direncanakan, relokasinya nanti akan bekerjasama dengan pemilik lahan kosong yakni PT. Putra Mas Master. Di lahan inilah rencananya akan dibangun fasilitas PKL sebanyak 40 unit dengan bentuk bangunan semi permanen. Namun pada saat gelaran rapat, pihak PT Putra Mas Master belum memberikan respon karena perlu persiapan dan komunikasi internal perusahaan.
Meski demikian Bupati Zaini berharap adanya kerjasama. Alasannya, supaya tanah-tanah kosong ini bisa dimanfaatkan, sehingga tidak lagi memberi kesan kumuh dan kotor. Bupati memberikan warning, jika pemilik lahan tidak segera melakukan aktivitas pembangunan, tentu saja Pemda akan memberikan sanksi. Sanksi ini mengacu pada PP No.36 tahun 2003 tentang penataan dan penertiban lahan terlantar. Namun demikian Pemkab Lobar tidak memberikan deadline, sampai kapan pemilik lahan kosong tersebut mulai melaksanakan aktivitas pembangunan.
Sementara di tempat terpisah, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Lobar, Ir. Robijono Prasetijanto menjelaskan, luas lahan kosong dan nama pemiliknya masih dalam tahap inventarisasi. “Saat ini yang ada inventaris lahan kosong tahun 2003 silam,” jelasnya sembari mempersilahkan wartawan mencari data di Bagian Penanaman Modal daerah Lobar. (Lpa/timweb/humaslobar) Read More......

Pembebasan Lahan Jalan BIL di Lobar Tuntas Februari

Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengharapkan pembebasan lahan untuk keperluan jalan Bandara Internasional Lombok (BIL) yang akan melintasi wilayah Lobar bisa tuntas Februari mendatang. Pembebasan lahan bagi jalan sepanjang 4,3 km dengan lebar 30 meter ini sekarang ini tengah memasuki tahap pengukuran koordinat.
Hal ini diungkapkan Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Lobar yang juga Ketua Tim Pembebasan Lahan untuk Jalan BIL Drs. H. M.S. Udin, MA usai menghadiri acara mutasi 105 Pejabat Eselon II dan III Lingkup Pemkab Lobar kemarin (21/01) di Giri Menang Gerung.
Tahap selanjutnya imbuhnya adalah tahap sosialisasi kepada para pemilik lahan serta pengukuran luas lahan secara pasti. Dana yang telah dianggarkan untuk pembebasan lahan ini sebesar Rp. 10,3 milyar. Pemkab Lobar telah menyediakan dana sebesar Rp. 3,09 milyar sementara sisanya sebesar Rp. 7,21 milyar merupakan bantuan dari Pemprov NTB.
Pemkab Lobar sendiri akan membentuk Tim Independen yang akan bertugas sebagai penaksir harga terhadap lahan yang akan dibebaskan. M. S. Udin menegaskan, pembebasan lahan ini adalah untuk kepentingan rakyat bukan untuk pemerintah. Oleh karenanya kesadaran dari seluruh pemilik lahan sangat diharapkan. Jika hal ini bisa diwujudkan, ia yakin nantinya proses pembayaran lahan yang akan dibebaskan tidak akan menemui kendala. (Dewa Adnyana, Humas Lobar).
Read More......

Bupati Mutasi 105 Pejabat Eselon II dan III

Demi memenuhi kebutuhan organisasi, Pemkab Lobar kembali menggelar mutasi besar-besaran. Sebanyak 105 orang pejabat eselon II dan II dilantik langsung Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, M.Pd, di Aula kantor Bupati Lobar, Kamis (21/1).
Bupati Zaini berharap dengan adanya mutasi ini, perjalanan organisasi di Pemkab Lobar semakin dinamis. Begitu pula kepada para pejabat yang dilantik, Bupati minta untuk menunjukkan kinerjanya agar tudingan miring dari sejumlah pihak dapat ditepis.
“Tak kurang 27 SMS saya terima yang meragukan kemampuan pejabat yang dilantik. Saya minta ini jadi pelecut bagi kita untuk bisa menunjukkan pelayanan dan prestasi kepada masyarakat,” ujar Zaini.
Dijelaskan, mutasi kali ini dilaksanakan lebih dominan karena faktor adanya sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru. Misalkan saja, Dinas Pertambangan dan Energi yang pisah dari PU. Selain itu Disnakertrans pisah dari Disos, dan adanya 2 SKDP baru yakni Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
Sementara itu terdapat pula 2 SKPD lainnya yang digabung jadi satu, yakni Perpustakaan digabung dengan Arsip, dan Diskop digabung dengan Disperindag. Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya pejabat yang digeser ke posisi baru maupun yang dipromosikan.
Para pejabat yang dimutasi pada kesempatan ini antara lain Asisten II HM. Uzair dimutasi menjadi Kepala badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Kehutanan dan Ketahaan Pangan Daerah (BP4KKPD). Posisi asisten II kemudian diisi Achmad Zaini, mantan Kepala BKBPP. Jabatan Kepala BKBPP diisi Baiq Eva Nurcahyaningsih yang sebelumnya menjadi Kepala BKD. Sedangkan posisi Kepala BKD diisi H. faturahim.
Pejabat lain yang digeser yakni I Nyoman Sembah yang sebelumnya Kadis Pertanian. Jabatan baru Sembah Kadis BLH. Kadis BLH yang lama yakni HM. Athar menjadi staf ahli kemasyarakatan dan SDM. Sementara posisi Kadis Pertanian diisi Lalu Suaidi.
Pada mutasi kali ini para pejabat yang memangku jabatan harus menandatangani fakta integritas dan kontrak kinerja pemangku jabatan. Sebanyak 8 point penting yang terdapat dalam kontrak kinerja tersebut. Di antaranya para pejabat akan memenuhi semua target pencapaian pembangunan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai lingkup tugas masing-masing, termasuk memenuhi target PAD.
Dan bila nantinya pejabat tersebut tidak sanggup memenuhi sebagian dan atau semua komitmen yang telah ditetapkan, maka pejabat tersebut siap mundur atau dimundurkan. (afg)

Read More......

Lobar Launching 88 Perpustakaan Desa

Pembangunan Lombok Barat (Lobar) kini benar-benar bermuara di desa. Upaya membangun masyarakat desa terus digalakkan sejak awal kepemimpinan pasangan Zaini-Mahrip memimpin Gumi Patut Patuh Patju ini. Salah satu upaya membangun masyarakat desa tersebut adalah dengan mendirikan perpustakaan desa. Tak tanggung-tanggung 88 desa di Lobar kini telah memiliki perpustakaan.
Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, M.Pd mengatakan, upaya membangun desa adalah dengan pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. “Salah satunya dengan diluncurkannya perpustakaan desa untuk 88 desa di Lobar,” ujarnya pada acara launching 88 perpustakaan desa se-Lobar di Kediri, senin (19/1).
Dikatakan Zaini, perpustakaan sangat perlu dikembangkan dalam rangka membangun ilmu pengetahuan. Oleh karena itu diharapkan agar perpustakaan dapat memberi makna bagi masyarakat.
“Jangan hari ini kita melaunching, tapi besok lusa tak ada maknanya,” ujarnya.
Zaini menceritakan, saat dirinya masih menjabat Kepala Dikpora NTB, pernah dilakukan inspeksi mendadak ke sejumlah perpustakaan SMA. Ternyata hanya sekitar 20-23 persen siswanya yang punya minat baca. Begitu pula gurunya hanya 17 persen saja yang membaca atau meminjam buku di perpustakaan.
Ironisnya lagi, dari seluruh koleksi buku perpustakaan, yang rata-rata paling senang dibaca adalah bacaan fiksi. Sedangkan buku-buku non fiksi justru kurang diminati. Ini menunjukkan bahwa budaya baca dan tulis menulis masih kurang. Apalagi perubahan dari program lama yaitu Sarjana Muda ke Sarjana (S1), tidak selalu menekankan bagaimana budaya tulis menulis. Ini menyebabkan masyarakat pada akhirnya bertambah malas.
Diungkapkan juga, dari data yang dimiliki dan dipelajari, ternyata tingkat budaya baca masyarakat Lobar masih sangat rendah. ”Jadi, transisi dari budaya tutur ke budaya baca, ke budaya tulis, itu masing sangat jauh,” kata Zaini.
Oleh karena itu Zaini menyarankan seluruh kepala desa (kades) serta Kepala Perpustakaan Lobar selaku penanggung jawab Perpustakaan Desa, untuk sekali waktu mengadakan semacam lomba resensi buku.
”Coba dikembangkan lomba meresensi atau resume sebuah buku. Supaya taman bacaan masyarakat atau perpustakaan jangan hanya jadi tempat penumpukan buku,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan Zaini, perpustakaan dan koleksi buku memiliki 4 fungsi yakni fungsi edukasi, transformasi, sosialisasi, dan informasi. Empat fungsi inilah yang diperankan oleh guru, tokoh, instruktur selama kegiatan pembelajaran tatap muka dilaksanakan.
Jika ada tatap muka, lanjutnya, ilmu yang dimiliki akan bisa disampaikan kepada audiens atau masyarakat umum. Dalam fungsi edukasi ini juga, punya keterkaitan dengan fungsi pembelajaran yakni berbagai macam ilmu pengetahuan yang diperoleh.
“Tidak mungkin Allah menurunkan perintah membaca kalau kira-kira tidak penting,” tegasnya.
Fungsi berikut dari perpustakaan adalah sosialisasi yaitu menyampaikan pesan untuk suatu masalah kebudayaan. Jika pada fungsi transformasi, setelah membaca akan terjadi perubahan perilaku dan pengetahuan, maka dalam fungsi sosialisasi lebih merupakan suatu sikap.
Fungsi berikutnya adalah informasi, di mana bahan bacaan atau perpustakaan dapat memberikan suatu informasi kepada pembacanya. Sedemikian pentingnya fungsi perpustakaan tersebut, Zaini berharap kepada para kades agar terus menambah koleksi buku.
“Apalagi saat ini ADD (anggaran dana desa, red) telah dinaikkan, maka boleh disisihkan pembelian koleksi buku,” terangnya sembari menjelaskan bahwa tidak mungkin Pemkab Lobar akan dapat memberikan koleksi buku secara serentak.
Namun demikian Zaini mengingatkan agar jangan sampai membeli buku yang tidak berguna. Diharapkan untuk membeli buku yang praktis dan pragmatis. “Misalnya buku tentang bagaimana beternak ayam buras, dan ikan lele, maupun buku-buku praktis menyangkut dunia kesehatan masyarakat.“ (L.Pangkat Ali – PH Pranata Lobar)



Read More......

TP PKK Lobar Silaturahmi ke Desa Pelangan

Dalam rangka menjalankan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja), Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombk Barat (Lobar), melakukan kunjungan kerja (kunker) sekaligus silaturahmi dengan masyarakat Desa Pelangan Kecamatan Sekotong
Dalam rangka menjalankan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja), Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombk Barat (Lobar), melakukan kunjungan kerja (kunker) sekaligus silaturahmi dengan masyarakat Desa Pelangan Kecamatan Sekotong. Silaturahmi berlangsung di Masjid Pelangan Kamis (7/1). Rombongan yang berjumlah belasan orang tersebut dipimpin langsung Ketua TP PKK Lobar, Hj. Nanik Zaini Arony.
Dalam arahannya, Hj. Nanik banyak mensosialisasikan kegiatan Pokja. Di antaranya masalah Dasa Wisma, GSI, Posyandu, Bina Keluarga Remaja (BKR), Gerdubangdes serta PIKAD (Paguyuban Istri Kepala Desa).
Pada kesempatan itu Nanik juga sempat menyinggung soal bahayanya penggunaan mercury ilegal dalam aktivitas penambangan emas. Itu sebabnya Pemkab Lobar melakukan penutupan penambangan emas. “Pemerintah menutup tambang emas untuk sementara,” katanya.
Selain bersilaturahmi, tim juga memberikan bantuan kepada sejumlah manula dan murid SD yang kurang mampu. Bantuan yang diberikan berupa dua kwintal beras, ikan kaleng, serta satu paket kebutuhan sekolah. Bantuan khusus untuk paket keperluan sekolah ini. Bantuan tersebut merupakan bantuan GNOTA bekerja sama dengan Tim PKK Lobar. Selain itu diberikan juga sejumlah uang kepada para manula dan anak-anak kurang mampu tersebut. (Lpa/timweb/humaslobar)
Read More......

Jelang Persiapan UN, Dikpora Lobar Gelar Raker

Di Lombok Barat (Lobar) sendiri dalam rangka persiapannya, digelar sejumlah kegiatan. Di antaranya adalah Rapat Kerja (Raker) bagi Kepala Sekolah (Kasek) SMA sederajat. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Jayakarta belum lama ini dengan melibatkan puluhan Kepala Sekolah negeri maupun swasta. Tujuannya, untuk menyiapkan semua perangkat penyelenggaraan UN Tahun pelajaran 2009/2010.

Ujian Nasional (UN) tahun 2009/2010 bagi SMP/MTs, SPDT, SMA/MA, SMA LB dan SMK sudah di ambang pintu. Pelaksanaan UN ini merujuk kepada Permendiknas RI No.75 Tahun 2009, tentang Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK tahun pelajaran 2009/2010. Di Lombok Barat (Lobar) sendiri dalam rangka persiapannya, digelar sejumlah kegiatan. Di antaranya adalah Rapat Kerja (Raker) bagi Kepala Sekolah (Kasek) SMA sederajat. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Jayakarta belum lama ini dengan melibatkan puluhan Kepala Sekolah negeri maupun swasta. Tujuannya, untuk menyiapkan semua perangkat penyelenggaraan UN Tahun pelajaran 2009/2010.
Selain Raker, Dikpora Lobar juga melakukan koordinasi dengan semua Kasek SMA/SMK sederajat sebagai leading sektornya, termasuk melibatkan semua Kasek MA. “Persiapannya secara teknis dinilai sudah maksimal,” kata Kabid Dikmen Dikpora Lobar, HA. Marsini, S.Pd, MM.
Selain melakukan koordinasi, para kasek juga beberapa kali melakukan try out dengan membuat rujukan peta soal UN lima tahun terakhir. Penyelenggaraan UN tahun ini tak memiliki perbedaan signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang membedakannya, kata Marsini, tahun ini ada ujian ulangan termasuk jadwalnya berlaku maju. Mestinya, pelaksanaan UN berlangsung bulan Mei, namun dimajukan menjadi bulan Maret 2010. Pertimbangannya adalah, karena adanya ujian ulangan. “Kalau dulu, tidak ada ujian ulangan bagi mereka yang tak lulus pada UN pertama,” jelasnya.
Persiapan pelaksanaan UN secara teknis di satuan pendidikan, di sekolah-sekolah sudah siap. Harapannya, UN tahun 2010 ini, minimal bisa mempertahankan perolehan peringkat kelulusan. Tapi ini merupakan relativitas dibandingkan dengan nilai sekolah-sekolah di Jakarta. Didefinisikan Marsini, nilai 6 di Lobar mungkin sama nilainya dengan angka 4 di Jakarta. “Minimal kita bisa mempertahankan prosentase peringkat kelulusan tahun kemarin,” ungkapnya sembari menjelaskan, Lobar berada pada peringakt dua di tingkat Provinsi NTB.
Untuk memotivasi agar tetap bisa mempertahankannya, tak tanggung-tanggung Bupati Lobar, H.Zaini Arony pada setiap sambutan formalnya selalu memberikan “warning”, minimal pertahankan predikat sebagai peringkat kedua. “Kita sangat bersyukur bila peringkat kelulusan tersebut dicapai menjadi rangking satu,” harap Bupati Zaini dalam paparannya pada gelaran raker tersebut.
Terhadap hal ini, semua pihak mestinya optimis. Menurut Marsini, optimisme ini didasari atas upaya dan kerja keras pemda serta guru dan kasek. Upaya dan kerja keras yang dimaksud adalah, dengan digelarnya Pra UN bagi SD, SMP, SMA, SMK sederajat se Lobar ini dilaksanakan secara serentak. Selain pra UN dan UN digelar juga ujian sekolah. Terhadap ketiga hal ini mesti adanya persamaan persepsi. Karena seperti pengalaman tahun sebelumnya, ada yang pelaksanaan penulisan naskah soal di sub rayon, ada pula penulisan di penyelenggara. Tapi tahun ini, semua berada di sub rayon.
Penyelenggaraan pra UN dimaksudkan untuk menguji seberapa jauh daya serap murid, yakni sampai di mana kemampuan mereka dalam menyerap mata pelajaran. Dan nantinya setelah dianalisa, akan dijadikan pijakan, kira-kira kelemahannya di mana, mata pelajaran apa, dan apa pula faktor penyebabnya. Lalu kemudian dicarikan solusi pemecahannya, apakah guru yang kurang kompetensinya atau sebaliknya. Ini yang tak ingin dibiarkan berlarut-larut.
Patut disyukuri pula bahwa, di Lobar terdapat dua proyek nasional. SMA 1 Gerung untuk model Sekolah Standar Nasional (SSN) dan SMA Narmada untuk model Sistim Kredit Semester (SKS). Model seperti ini merupakan sekolah pilot projek dari pusat.
Untuk mempertahankan predikat kelulusan, sesungguhnya secara beban moral, semua pihak mestinya mengintrospeksi diri. Artinya, kenapa tahun lalu predikat juara tersebut bisa dicapai, lalu sekarang turun. Menurut mantan Kasek SMPN 4 Gerung ini, di sini tak perlu dibahasakan secara eksplisit, karena semua pihak sudah harus faham. Berarti, secara tidak langsung, semua pihak harus pula bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang telah dikerjakan selama ini.
“Mestinya meningkat, kok malah jadi turun, ada apa dalam managemennya?” tanyanya.
Jika ada penurunan predikat, berarti ada anggapan dan kesan negatif, tak serius dalam melakukan pekerjaan. Untuk menghilangkan anggapan ini termasuk mempertahankan citra predikat juara, pihak Dikpora Lobar tanpa mengenal lelah, terus menggenjot jajarannya untuk melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah.
Padahal secara finansial, sebenarnya dukungan dana UN di Lobar, termasuk dalam angka nominal yang kecil. Kendati demikian, diharapkan perkembangan dunia pendidikan di daerah Patut Patuh Patju ini tetap meningkat. Memang, dana APBS tetap tersedia sumbernya, namun dinilai kurang mencukupi. Dibanding tahun sebelumnya tersedia adanya dana rutin, BOS dan BOMM.
Namun demikian, apapun kondisinya, ada maupun tidak ada dana operasional, Marsini bersama rekan-rekan Kasek memiliki komitmen yang kuat, tetap bersemangat untuk memperjuangkan dunia pendidikan tetap dilaksanakan. “Insya Allah bisa terwujud,” katanya sembari berharap, jangan karena alasan finansial yang kurang mencukupi lalu kemudian tidak mencapai target atau mempertahankan predikat juara.
Bahkan Marsini optimis mampu mempertahankan angka predikat juara kedua ini. Alasannya, jika mengacu pada analisis hasil try out, dengan merujuk kepada tes tiga tahun terakhir, maka semangat optimisme mempertahankan predikat tersebut bisa terwujud. Dibuktikan pula dengan adanya sejumlah murid yang mendapatkan nilai try out mencapai angka 9-10.
“Try out ini bukan sekali dua kali dilaksanakan, tepati sudah seringkali dilakukan,” tuturnya. Pembuktian lainnya, akan dibuktikan pada pelaksanaan pra UN nanti. Pra UN ini akan dikondisikan sama dengan UN. Tesnya akan dibuat oleh tim, merujuk pada SKL dan sistim pengawasnya menganut silang penuh serta diperiksa menggunakan komputer (LJK). Hal ini akan dianalisis, proses hasilnya berapa, yang tidak lulus berapa persen, apa masalahnya, lemahnya dimata pelajaran apa, semuanya akan dilakukan analisis secara cermat.
Saat ini, perkembangan pendidikan di Lobar dibandingkan tahun sebelumnya, menurut pengamatan Marsini ada dua perbedaan yang dirasakan. Pertama, para guru dan Kasek semangatnya menjadi bangkit. Karena secara kebetulan dana sertifikasi sudah ada, tunjangan bagi mereka yang belum sertifikasi juga ada, honor guru tidak tetap (GTT) pun ada. Jadi idialnya, tidak ada alasan untuk mencampakkan dunia pendidikan. Lebih idial lagi, untuk bisa sertifikasi ini, mereka mendapatkan sertifikat. Berarti guru tersebut sudah dianggap kompeten. Ada beban moral disini. Semisal ada guru matematika mendapatkan sertifikasi, lalu kemudian banyak murid yang tidak lulus mata pelajaran tersebut, ini yang patut dipertanyakan, yang goblok guru atau muridnya. Kenapa begitu? Karena mereka sudah memiliki sertifikat resmi menjadi guru matematika, bahkan mendapatkan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok, belum lagi tunjangan lainnya. Kedua, khusus pendidikan di Lobar, Marsini melihat sudah ada gregetnya, ada semangat kompetisi. Karena sering digaungkan, pendidikan di Lobar nomor ‘bengkis’ (terakhir: Sasak). Mendengar gaung tersebut, rupanya teman-teman guru maupun Kasek sudah mulai ‘kebakaran jenggot’. Pokoknya pendidikan di Lobar mulai bangkit.
Hal yang sama, juga dikemukakan oleh Kabid Dikdas, Ilham, S.Pd, M.Pd Dikatakan Ilham, raker beberapa waktu lalu dimaksudkan agar semua memiliki persepsi dan arah yang sama. Intinya adalah ada kebersamaan antar Kapsek dalam penyelenggaraan UN ini.
Menurut Daftar Nominasi Sementara (DNS), jumlah peserta UN tahun ini mencapai 30.970 orang. Jumlah ini tertdiri dari peserta UN SMK/SMA/MA sederajat sebanyak 6.500 orang.Dirinci, SMK dari 18 buah sebanyak 1.463 orang dan SMA/MA dari 12 rayon sebanyak 5.037 orang. Peserta UN SMP/MTs sederajat 12.700 dan SD/MI sebanyak 11.770. “Melalui raker ini masing-masing Kasek akan ditindaklanjuti,” kata Ilham. (Humas Lobar)



Read More......